Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan yaitu dasar berpikir dalam menentukan masuk

tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada

umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua,

yaitu:

a. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya,

Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan

negara B, maka ia yaitu warga negara B. Makara berdasarkan asas ini,

kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya

tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.

b. Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara

B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah

warganegara B. Makara berdasarkan asas ini kewarganegaraan seseorang tidak

terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, sebab yang menjadi

patokan yaitu tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara,

baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, sanggup menimbulkan

dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

a. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai

kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut

asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka

orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat

menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai

kewarganegaraan.

b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam

kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang

keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negra A yang

menganut asas ius soli. Oleh sebab ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap

sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap beliau warga

negaranya sebab berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara

lazim memakai dua stelsel, yaitu:

a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melaksanakan tindakan aturan tertentu secara

aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)

b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga

negara tanpa melaksanakan sutu tindakan aturan tertentu (naturalisasi Istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu

negara intinya mempunyai:

a. Hak opsi, yaitu hak untuk menentukan suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)

b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Menurut klarifikasi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam

penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang

berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan.

b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas

bagi bawah umur seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

c. Asas kewarganegraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi bawah umur sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang.

Sumber http://coretan-berkelas.blogspot.com/

{codeBox}